Pendekatan yang mengandalkan janji keuntungan ekonomi pasca-konflik untuk mendorong perdamaian ternyata berulang kali menimbulkan masalah dalam diplomasi Amerika Serikat. Jared Kushner dan Steve Witkoff, dua tokoh dengan latar belakang bisnis properti, sering terlihat mendorong gagasan bahwa peluang investasi bisa menjadi perekat perdamaian di berbagai wilayah.
Gagasan ini terdengar sederhana di permukaan, namun dalam praktiknya justru mengaburkan prioritas utama seperti keamanan dan negosiasi politik yang rumit. Dari Ukraina hingga Gaza dan Iran, pola yang sama muncul: tawaran keuntungan ekonomi diajukan tanpa mempertimbangkan dinamika lokal yang lebih dalam.
Salah satu titik lemah pendekatan ini adalah asumsi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan lebih mudah setuju jika diberi insentif bisnis. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa konflik semacam ini lebih sering dipengaruhi oleh faktor identitas, kepercayaan, dan kepentingan strategis jangka panjang.
Dampaknya terlihat pada lambatnya kemajuan diplomasi AS di beberapa kawasan. Alih-alih mempercepat kesepakatan, fokus pada proyek pasca-perang justru memberi ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk menunda komitmen politik yang lebih substantif.
Selain itu, pendekatan ini juga berisiko menimbulkan persepsi bahwa kepentingan bisnis pribadi ikut bermain dalam proses diplomatik. Ketika tokoh dengan latar belakang real estate terlibat langsung, muncul pertanyaan tentang sejauh mana keputusan dipengaruhi oleh peluang investasi di masa depan.
Kondisi di lapangan semakin rumit karena setiap wilayah memiliki tantangan unik. Di Gaza misalnya, isu kemanusiaan dan rekonstruksi sering kali terikat dengan kondisi politik yang belum stabil, sehingga janji investasi sulit direalisasikan tanpa fondasi perdamaian yang kokoh terlebih dahulu.
Begitu pula di Iran dan Ukraina, di mana sanksi, aliansi regional, dan kepentingan keamanan nasional menjadi faktor dominan. Mengandalkan insentif ekonomi semata tanpa menyelesaikan akar masalah politik cenderung menghasilkan hasil yang sementara.
Pendekatan yang lebih realistis mungkin perlu menyeimbangkan antara peluang ekonomi dan penyelesaian isu-isu politik mendasar. Tanpa itu, upaya diplomasi berisiko terus berputar di tempat tanpa mencapai kemajuan berarti.
